IBC, SUMSEL – Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan (Satpol PP Sumsel) bidang Pemetaan Kebakaran gelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemadam Kebakaran Se-Sumsel dan pengukuhan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

Rakor tersebut dibuka dan dikukuhkan oleh Kasad Pol PP Sumsel H Aris Saputra yang bertempat di Hotel Swarna Dwipa Kota Palembang, Kamis (25/11/2021).

Kasat Pol PP Pemprov Sumsel H Aris Saputra mengatakan kegiatan Rakorda yang digelar malam ini untuk menyamakan visi dan misi guna mengoptimalisasi pencegahan kebakaran pencegahan kebakaran melalui Redkar, karena pemadaman kebakaran bukan hanya peranan Pemerintah, tetapi juga ada peranan masyarakat.

“Biar masyarakat terkonsentrasi dan terkoordinir maka bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 364.1-306 tahun 2020 dibentuklah Redkar. Untuk tingkat Provinsi sudah saya bentuk struktur dari organisasinya sehingga nantinya Redkar yang sudah terbentuk ini bisa dibentuk ditingkat Kabupaten Kota, Kecamatan sampai ketingkat kelurahan atau Desa, karena kebakaran bukan hanya kebakaran kampung tetapi juga meliputi kebakaran hutan,” katanya.

Aris menuturkan akan mensosialisasikan melalui Rakorda bahwa petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memberikan pertolongan, perlindungan dan pencegahan bagaimana cara-cara agar tidak terjadi kebakaran serta menangani korban-korban kebakaran, sehingga mereka dibekali rescue perlindungan dan penyelamatan masyarakat.

“Dengan kegiatan ini diharapkan kemampuan dari pada petugas-petugas Damkar baik Institusinya yaitu Sumber Daya Manusia dan anggota-anggotanya Damkar maupun Redkar, agar bisa bersinergi dengan masyarakat, karena kita tahu Provinsi Sumsel rawan terhadap kebakaran pada bulan-bulan tertentu, belum lagi kebakaran hutan, sehingga sangat diperlukan anggota Damkar yang profesional, tangguh, adanya jiwa korsa dan adanya kemapuan tehnis,” tuturnya.

Selanjunya Aris juga mengharapkan sesuai dengan Permendagri seyogyanya Dinas Damkar dan Satpol PP harus terpisah sehingga mereka lebih terkonsentrasi memadamkan kebakaran dan mempunyai sumber daya yang mempuni dan jika masih tergabung dimana Satpol PP sibuk dengan menegakkan dan penertiban dan di satu sisi Damkar harus melaksanakan kegiatan mulai dari pencegahan sampai memadamkan kebakaran.

“Apabila sudah terpisah, maka mereka akan lebih profesional dan sesuai dengan Permendagri Kabupaten Kota untuk segera memisahkan antara Dinas Damkar dan Satpol PP, karena selama ini masih ada yang bergabung dengan Satpol PP dan BPBD sehingga dari pihak Pusat maupun Daerah sulit mengadakan pembinaan ataupun masalah keuangannya,” ucapnya.

Terakhir dia mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari Damkar khususnya dari segi Sarana dan Prasaran (Sarpras) dimana setiap kabupaten kota mempunyai mobil-mobil Damkar keluaran tahun lama sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, bahkan banyak yang sudah rusak.

“Memang sangat diperlukan diadakan pembaharuan, sementara anggaran keuangan Daerah berbeda-beda dan diharapkan melalui bantuan Gubernur, CSR dan juga kita dorong agar Pemerintah Pusat memberi bantuan seperti dahulu, karena beberapa tahun ini tidak ada bantuan dari Pemerintah Pusat untuk Daerah, dengan prioritas Daerah-Daerah rawan kebakaran, karena Kabupaten Kota Provinsi Sumsel mayoritas kurang Sarpras,” pungkas Aris.

Penulis : Zul | YES