IBC, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta gelar perkara kaus mafia pelabuhan yang menyangkut Kawasan Berikat melalui Tanjung Priok di Gedung Bundar Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, Jakarta Selatan, Selasa 2 Maret 2022.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer dalam rilisnya, gelar perkara tersebut menyangkut penyalahgunaan wewenang dan penerimaan uang sehubungan dengan penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat melalui Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 sampai tahun 2021.

“Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nomor, Print/2973/M.1/Fd.1/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021. Pula perkara ini sudah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi,” terang Leonard, Rabu 3 Maret 2022.

Demikian ia menjelaskan, bahwa perkara tersebut juga telah disepakati dan cukup lengkap buktinya, sehingga sudah masuk pada tahap penyidikan.

“Pada tahun 2016 dan 2017 PT HGI mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat Semarang, berupa impor bahan baku tekstil yang melalui pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang,” beber dia.

Di mana lanjut Leonard, terdapat dugaan penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pejabat Bea dan Cukai yang bekerjasama dengan pihak swasta terkait dengan fasilitas kawasan berikat.

“Seharusnya barang impor bahan baku tekstil tersebut dilakukan pengolahan barang jadi di Kawasan Berikat milik PT HGI maupun melalui perusahaan ‘subkon’, untuk dilakukan penjualan produk jadi. Setelah itu dijual dalam negri atau ekpor,” papar Leonard.

Namun sambung Kapuspenkum ini menjelaskan, PT HGI dan atas sepengetahuan pihak Bea Cukai telah melakukan penjualan bahan baku impor tekstil di dalam negri tanpa melalui pengolaan barang jadi di Kawasan Berikat milik PT HGI.

“Akibatnya negara mengalami kerugian. Berkurangnya pendapatan devisa ekpor dan kebangkrutan sejumlah industri tekstil dan garmen dalam negri,” pungkasnya.

Penulis : MA|YES