Akibat pencemaran debu batubara, warga Rusun Marunda dan sekitarnya mengaku tidak mendapatkan hak hidup sehat dan lingkungan hidup sehat.

“Dan yang lebih melukai hati kami, hal tersebut seolah dibiarkan oleh pemegang regulasi setempat dan pemerintah. Seolah pemerintah lebih memilih melindungi korporasi maupun investasi dibanding melindungi rakyatnya sendiri,” kata F-MRM.

Oleh karena itu, F-MRM meminta kepada pemerintah agar adil dalam menangani masalah tersebut. Apalagi, kata dia, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup.

“Jika apa yang disebutkan pada pengertian tersebut, maka apa yang terjadi di wilayah Rusunawa Marunda dan sekitarnya adalah jelas pencemaran lingkungan hidup,” tegas F-MRM.

Saat berujuk rasa di depan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, F-MRM mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah, yaitu agar pemerintah bertanggung jawab terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial; meminta pemerintah mengevaluasi, mencopot, dan memberi sanksi kepada KSOP Marunda yang dianggap telah lalai dan melakukan pembiaran atas yang terjadi di Pelabuhan Marunda sehingga terjadi pencemaran.

Selanjutnya yang ketiga, mereka meminta evaluasi konsesi terhadap PT KCN yang telah lalai, tidak taat, dan sengaja tidak melakukan perbaikan sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan hidup.

Penulis : FA|YES